JurnalPersada.Com – LAMPUNG : Padahal seremonial penyerahan bonus dilakukan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi tak lama setelah PON Papua 2021 berakhir, tepatnya 20 Oktober 2021.
“Ini sangat memprihatinkan bagi para atlet, kami mendesak Pemprov dan KONI untuk segera membayar bonus atlet. Mereka sudah mengharumkan nama Lampung tapi haknya harus ditunda,” ujar Anggota Komisi V Budhi Condrowati, Kamis (7/4/2022).
Budhi melanjutkan, Komisi V akan segera memanggil Pemprov lewat Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) dan KONI Lampung sebelum lebaran 1443 H.
“Kami segera agendakan RDP, Dispora dan koni akan kami panggil. Sekarang sedang ada perubahan Alat Kelengkapan Dewan (AKD), jadi minggu-minggu sebelum lebaran harus RDP,” lanjut kader PDIP ini
Ia mengatakan, meski KONI Lampung terjerat kasus korupsi penyalahgunaan dana hibah untuk PON Papua 2021, bonus untuk atlet tetap harus dibayarkan.
Diketahui, seremonial penyerahan bonus atlet 20 Oktober 2021 lalu diserahkan langsung oleh Gubernur saat acara ramah tamah di Mahan Agung atau Rumah Dinas Gubernur.
Besaran bonusnya adalah, Rp250 juta untuk tiap atlet yang meraih medali emas. Untuk atlet peraih medali perak Rp100 juta per orang, dan medali perunggu sebesar Rp50 juta perorang.
Sedangkan, untuk atlet atau peraih medali emas berpasangan mendapatkan hadiah sebesar Rp375 juta lalu bagi atlet yang mendapatkan medali perunggu berpasangan mendapatkan hadiah Rp 75 juta.
“Kemudian untuk atlet yang berkelompok mendapatkan medali emas itu hadiahnya sebesar Rp1,125 miliar, medali perak Rp480 juta lalu medali emas pada cabang eksebisi sebesar Rp50 juta per orang,” kata Arinal.
Saat itu, hadir jajaran pengurus KONI Lampung serta seluruh cabang olahraga yang mengikuti PON XX di Papua tahun 2021.
Akibat kecewa bonus mereka tak kunjung dicairkan, perwakilan pelatih dan atlet Lampung peraih medali PON Papua 2021 mendatangi Sekretariat KONI Lampung, 25 Februari lalu untuk menanyakan kejelasan kapan bonus mereka dicairkan. (Red)
