Jurnalpersada.com – Metro Lampung : I Komang Koheri,SE anggota komisi VIII DPR RI menjadi Keynot Speech dalam acara yang digelar BPKH RI, dengan tema strategi pengelolaan keuangan haji dan sosialisasi Haji muda BPIH 1443H. Di hotel Aidia Indonesia kota Metro, Jum’at 9/12/2022.
Acara tersebut dihadiri oleh seluruh lapisan masyarakat Lampung timur teruatama dari beberapa ormas Islam seperti NU, Muhammadiyah dan lembaga-lembaga yang terkait dengan ibadah haji. Turut menjadi pembicara bapak Sulistio Budi, duputi bidang Penghimpunan penempatan investasi lain dalam negri BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) Republik Indonesia dan Di moderatori oleh kasie ibadah haji Kemenag Lampung timur.
Pada seminar tersebut I Komang Koheri (Anggota fraksi PDI Perjuangan DPR RI) mengatakan bahwa pentingnya acara ini karena keterlibatan legislasi dalam bentuk pengawasan terus melihat bagaimana kinerja BPKH, sekaligus mengawal proses bagaimana masyarakat muslim yang akan melaksanakan haji benar-benar terlindungi haknya dan kewajibannya.
“Agar masyarakat Indonesia mengetahui bahwa biaya haji yang sesungguhnya adalah kurang lebihnya 97 juta per orang dan pemerintah memberikan subsidi lebih dari 50%, sehingga masyarakat Indonesia hanya dibebankan membayar biaya haji sebesar kurang lebih hanya 39 juta.
Proses dan Dana yang mengendap dari daftar tunggu jamaah haji inilah yang dikelola oleh BPKH.” Ungkap komang.
BPKH adalah lembaga yang melakukan pengelolaan Keuangan Haji. Keuangan Haji adalah semua hak dan kewajiban pemerintah yang dapat dinilai dengan uang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji serta semua kekayaan dalam bentuk uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, baik yang bersumber dari jemaah haji maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
“Pengelolaan Keuangan Haji berasaskan pada prinsip syariah, prinsip kehati-hatian, manfaat, nirlaba, transparan dan akuntabel. Pengelolaan Keuangan Haji bertujuan meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji, rasionalitas dan efisiensi penggunaan BPIH dan manfaat bagi kemaslahatan umat Islam. Dan BPKH menyiapkan porsi untuk kemaslahatan umat Islam yaitu sebesar 230 miliar untuk tahun 2023 ini”. Ujar sulistiyo.
Dalam diskusi muncul beberapa pertanyaan dari pengurus pondok pesantren di Lampung timur yang menanyakan bahwa bagaimana cara untuk mendapatkan anggaran kemaslahatan tersebut.
“Ada banyak mekanisme yang diberikan kepada calon penerima bantuan untuk kemaslahatan umat dari proses seleksi sampai rekomendasi salah satu yang paling kuat yaitu rekomendasi dari anggota DPR RI yang masuk dalam kerjasama bersama kementerian agama”. Ungkapnya.
Acara ini sekaligus menjadi acara kampanye haji muda. Dengan harapan bahwa masyarakat dengan usia muda yang ada di provinsi Lampung dapat mendaftarkan diri untuk naek haji.
“Berdasarkan usia, umur 12 tahun sudah dapat mendaftarkan diri sebagai calon jemaah haji, maka segera mendaftar karena daftar tunggu lama sekali kurang lebihnya 35 tahun sehingga masa tunggunya masih segar pada usia menjelang tua nanti, dan terakhir saya mengutip kata pepatah, sebaik baiknya manusia adalah manusia yang bisa bermanfaat bagi sesama”. Pungkas I Komang Koheri. (Red)
