JurnalPersada.Com – Tanggamus : Dr (c) H. Yanuar Irawan, SE.,MM, yang menjabat ketua Komisi V DPRD provinsi Lampung dari Fraksi PDI-PERJUANGAN kembali menyambangi masyarakat yang ada di Pekon Banjar Manis Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus dalam kegiatan Sosialisasi Perda No. 3 tahun 2020 tentang adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian Corona virus desiase 2019. Sabtu, 12 januari 2022.
Yanuar nama sapaan anggota DPRD Provinsi Lampung yang terpilih dari dapil Lampung Empat (4) Tanggamus, Lampung Barat dan Pesisir Barat mengungkapkan kegiatan kali ini selain sosialisasi perda juga bertujuan sebagai ajang silaturahmi dengan para konstituen pemilihnya.
“Kami dan rombongan hari ini hadir dipekon Banjar Manis ini dalam rangka tugas yang kami emban sebagai anggota DPRD Proivinsi Lampung untuk mensosialisasikan perda tentang adaptasi kebiasaan baru dalam pengendaliaan virus covid yang sampai hari ini masih tetap ada dan bermutasi sebagai varian baru yang dinamakan omicron yang ditengarai penyebarannya cukup cepat. Maka dari itu kita semua harus tetap waspada dan selalu mengikuti prokes sesuai arahan dari pemerintah.” ujarnya.
“Yang berikutnya kami hadir juga sebagai ajang silaturahmi dengan pengurus PDI Perjuangan dari kecamatan Bulok, serta bapak ibu tokoh masyarakat semua yang telah membantu menghantarkan kami sampai terpilih kembali sebagai wakil rakyat di DPRD Provinsi Lampung, senang rasanya dapat hadir disini dlbertemu bapak ibu semua dengan nuansa kekeluargaan yang hangat”, tambah yanuar.
Dalam Kegiatan tersebut Yanuar di dampingi oleh Ketua PAC PDI-Perjuangan Kecamatan Bulok, kepala Pekon Kecamatan Bulok dan Babinkantibmas Kecamatan Bulok yang sekaligus sebagai Narasumber dalam Sosialisasi Tersebut, serta di hadiri oleh masyarakat Pekon Banjar Manis.
Dalam pantauan awak media yang hadir, terselenggaranya kegiatan tersebut telah sesuai dengan protokol kesehatan yang cukup ketat dengan seluruh peserta menggunakan masker, menjaga jarak duduk, dan juga seluruh peserta telah mengikuti vaksinasi yang ditetapkan pemerintah.(Red)
